Pringsewu

12 bulan yang lalu

PRINGSEWU KRISIS KEKERASAN ANAK

Irma Ulfa Lailiana

Sabtu, 30 Januari 2021 - 18:41 WIB

Hasbullah
Dosen Fakultas Kesehatan UMPRI

Mendengar dan membaca berita (LAMPUNGTV, 30/1/2020) kakek becucu usia 63 yang cabuli bocah berumur 15 di kampung Jogjakarta di kecamatan Gading Rejo kabupaten Pringsewu manambah catatan kelabu kekerasan terhadap anak. Dengan alasan tidak kuat melawan hawa nafsu si kakek yang sudah enam tahun ditinggal istrinya menjadikan dalih untuk melakukan perbuatan yang melanggaran hukum dan pebuatan dosa dalam pandangan agama. Hal ini menjadi fakta sosial, yang menimbulkan dapat ketakutan terhadap anak dan juga keluarga. Menurut Durkheim fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya (Sunarto, 2000:11).

Dalih apapun yang dilakukan oleh pelaku atau adanya pembelaan serta pembenaran alasan sehingga melakukan kekerasan terhadap anak tidak akan bisa diterima dan seyognya menjadi perhatian serta melakukan tidakkan jelas kita bersama untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak. Anak merupakan investasi terbesar bagi orang tua, penerus cita-cita luruh para pendahulu dan kita semua harus menjaga dan memberikan pendidikan yang layak sehingga mampu menjadi menjagi generasi yang kuat secara fisik maupun psikis.

Semua kekerangsan berawal dari dorongan biologis sipelaku kepada korban. Setidak sipelaku memiliki alasan untuk melapiasan dorongan biologis tersebut adanya relasi kekuasaan atau otoritas terhadap korban yang selanjutnya menjadi alat untuk memanfaatkan keadaan, waktu dan tempat yang selanjutnya mampu mengeluarkan acaman. Disinilah yang harus kita semua kondisikan keadaan tempat tinggal masing-masing, menjaga dan melindungan dari kesempatan orang-orang terdekat melakukan kekerasan seksual terhadap diri dan anak-anak.

Pemahaman agama dan banyak pengalaman serta seringnya mendengarnya berita atas prilaku tesebut belum bisa terjamin terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak. Karena pelaku tidak akan memandang status pada dirinya saat mereka melakukan hal tesebut, serta tidak sadar atas kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, hari kita yang dapat lakukan bukan lagi menghujat pelaku atau menyalahkan pihak-pihak yang dipandang bertanggung jawab atas kejadian tersebut melain mari kita duduk bersama untuk segara menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak.

Kabupaten Pringsewu, secara geografi dan demografi memiliki keunggulan dalam adab dan prilaku. Semestinya melahirkan pemimpin dan warganya yang mampu menampilkan prilaku yang baik, pantas untuk dijadikan unggulan dan dijadikan contoh di propinsi Lampung dalam kehidupan bermasyrakat karena secara pendidikan dan ekonomi tercatat baik dibandingan wilayah yang ada di propinsi Lampung. Kejadian yang beruntun kekerasa terhadap anak merupakan tamparan keras bukan saja kepada pemerintah daerah melainkan juga kepada warga kabupaten Pringsewu. Karena hal ini mencerminkan moralitas dan prilaku warga Pringsewu, walupun tidak bisa diklaim semua warga Pringsewur rusak, meminjam kata dalam istilah “karena nila setitik rusak susu sebelangga “.

Sekirangnya ada lahkah yang segera dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab. Pertama, memberikan penanganan khusus terhadap korban dan juga keluarga korban. Memberikan pendampingan atas kejadian tersebut agar trauma dapat dikendali dan yang lebih penting adalah tidak berkelanjutan yang melahirkan dendam baiak atas pelakun maupun kelakukannya. Kedua, melakukan penyadaran (pendidikan sex) terhadap anak-anak yang memiliki potensi akan menjadi korban atas kekerasan terhadap anak. Pendidikan sexs yang dimaksud adalah anak berani melarang, melawan dan melaporkan terhadap diri terutama fisik yang tidak dan boleh disentuh serta diperlakukan dengan tidak baik. Ketiga, memberikan penyadaran dan pendidikan terhadap orang tua untuk lebih dekat terhadap anak, memberikan perhatian dan pemahaman bahwa anak pada suatu saat menjadi korban jika tidak merasakan dekapan dan kasih sayang orang tua secara maksimal.

Ini semua benar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang tentunya juga tidak bisa jalan sendiri untuk menyelesaikan persoalan kekerasan anak ini. Pemerintah daerah dapat melibatan organsiasi dan komunitas masyararakat yang konsentrasi terhadap hal ini, yang mana di dalamnya ada sumberdaya manusia yang mumpuni. Selain itu pemerintah dapat melibatkan praktisi anak (biro konsultasi psikologi) yang secara keilmuan memiliki kemampuan dalam pendampingan dan pengetahuan terhadap persoalan kekerasan anak. Tinggalah pemerintah memerankan posisi dalam mengambil kebijakan sebagai bentuk dukungan penuh untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak.

Penting kiranya pemerintah daerah melibatkan komponen civil society ada Muhammadiyah, NU. Kedua organisasi ini memiliki banyak institusi yang bisa membantu pemerintah dalam pencegahan dan memberikan pengetahuan tentang kekerasana terhadap anak. Muhammadiyah dengan miliki perguruan tinggi, sekolah dan kelompok pengajian yang di dalamnya begitu banyak bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak. Begitupun dengan NU memiliki jejaring sekolah, pondok pesantren serta jamaah pengajian yang pasti juga banyak melibat anak-anak. Hal ini akan dengan mudah bagi pemerintah melakukan kampanye melawan kekerasan kepada anak dan ini juga bentuk langkah preventif. Karena selama ini kekerasan terhadap anak terjadi dikalangan masyarakat, yang aktifitasnya dekat dengan civil society tertsebut.

Kekerasan terhadap anak ini akan berdampak pada kondisi budaya dalam masyarakat yang melahirkan berbagai pandangan baik itu nilai maupun norma sosial bukan saja pelaku, korban melainkan orang-orang yang dekat dengan keduanya. Padangan ini tentunya akan melahirkan kekerasan terhadap anak selanjutnya arti kata akan terus bersambung.dan disis lain tindak kekerasaan ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia ditengan-tengah aktifitas berupa kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, ketersinggungan, kesedihan dan juga mengacam kebebasan (berfiki, berkata dan berbuat). Maka sudah semestinya kasus kekerasan terhadap anak ini dihidarkan dan dijauhkan dari praktik-praktik politik kepentingan dan praktis, tapi didekatkan pada politik nilai dan kemanusiaan.

Artikel ini telah dibaca 249 kali

Baca Lainnya